Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

213 views

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Seperti kita ketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang wajib dibayarkan bagi pemilik tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1985 dan mulai berlaku sejak Januari 1986. Didalam ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tersebut, bukan hanya pemilik tanah dan bangunan yang wajib membayar PBB, namun juga penyewa serta siapa saja yang memanfaatkannya.

Nilai jual properti yang kena pajak dibatasi minimal sebesar Rp 8 juta. Namun dengan undang-undang ini juga memungkinkan pengurangan pajak maksimal 75%, bahkan bagi objek pajak yang terkena bencana alam bakal diberikan pengurangan pajak sampai 100%.

Dasar pengenaan pajak diambil dari nilai jual objek pajak (NJOP), dan besarnya PBB yang terutang oleh setiap wajib pajak adalah 0,5% dikalikan Nilai Jual Kena Pajak. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan. Namun bagi daerah-daerah tertentu—sesuai dengan perkembangan daerahnya—NJOP bisa ditetapkan setiap tahun.

Besarnya nilai PBB yang mesti dibayar oleh setiap pemilik atau pengguna rumah, umumnya telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan setiap tahun. Dalam SPPT tercantum nama wajib pajak, besarnya pajak yang harus dibayar dan perhitungannya, serta di bank mana pajak itu harus dibayar.

Di Desa-desa terpencil, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) biasanya dilakukan oleh Kantor Desa setempat. Sebelum selanjutnya disetorkan secara bersamaan ke kantor pajak. Biasanya nilai Pajak nya juga masih kecil Sedangkan untuk yang nilainya besar langsung di setorkan

Save

Comments are closed.